KORUPSI ::: Pengertian Korupsi

Korupsi sebagai suatu fenomena sosial bersifat kompleks, sehingga sulit untuk mendefisinikannya secara tepat tentang ruang lingkup konsep korupsi. Pengamatan dalam kehidupan sehari-hari fenomena korupsi dapat terjadi secara tidak kentara (subtle) antara hubungan dua individu sampai dengan hubungan yang kompleks seperti dalam suatu korporasi. Pada tingkat hubungan antara individu, korupsi terjadi ketika salah satu individu melakukan penipuan (cheating) terhadap individu lainnya.

Keragaman definisi korupsi menjadikan definisi yang multitafsir karena penyebab yang sangat bervariasi dan tidak ada konsensus tentang apa yang dimaksud dengan korupsi (Von Alemann, 2004). Selanjutnya, Williams (1999:503) memberikan ilustrasi tentang sulitnya untuk mendefinisikan secara tepat tentang apa yang dimaksud dengan korupsi dengan menyatakan “It is unusual for authors to take time to examine the concept but, when they do, they find it vague, exlusive and unsatisfactory”. Pada kesimpulan artikel ini Williams (1999: 511) juga menyatakan begitu sulitnya untuk mendefiniskan konsep korupsi secara komprehensif dengan menyatakan “Perhaps corruption has become a catch-all-concept which embraces all manner of politiccal and administrative difficulties. In essence, the ecplanatory burden is too much to bear and the concept buckles under the weight of analytical ecpectation”.

Namun demikian, dapat dikemukakan pengertian korupsi menurut Transparancy International (Wikipedia, ensiklopedia bebas, 2007), bahwa korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan dalam prakteknya rentan terhadap terjadinya korupsi. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat.

Istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk menguras pembayaran tidak resmi dari para investor (domestik maupun asing), memakai sumber pemerintah, kedudukan, martabat, status, atau kewenangannnya yang resmi, untuk keuntungan pribadi dapat pula dikategorikan melakukan tindak korupsi.

Pada suatu organisasi yang kompleks, bentuk korupsi lebih beraneka ragam. Bentuk korupsi tersebut dapat dilihat dari cara bagaiaman korupsi tersebut terjadi. Korupsi dapat terjadi sebagai inisiatif dari seorang individu karena posisinya misalnya menggunakan istilah dari Perrow (1989) adalah feathering the nest yaitu upaya untuk menggunakan fasilitas kantor atau untuk memfasilitasi kepentingan atau mempromosikan diri sendiri (biasanya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan), atau menaikan harga barang (mark-up) sehingga yang mempunyai wewenang mendapatkan keuntungan secara illegal dari penaikan harga tersebut. Di lain pihak korupsi dapat juga terjadi sebagai akibat dari deal yang dilakukan oleh pimpinan dengan pihak luar organisasi. Dengan adanya deal tersebut pemimpin akan mendapat keuntungan untuk kepentingan diri sendiri.

Korupsi cenderung terjadi dari atas atau secara lebih kongkrit merupakan inisiatif atasan (Stiglitz, 2002; Teten Masduki, 2006 ) dari pada inisiatif bawahan. Atasan lebih tepatnya pengambil keputusan dapat berinisiatif untuk melakukan korupsi karena faktor atributif yang melekat pada dirinya. Atribut yang paling menonjol adalah kekuasaaan atau kewenangan yang dimilikinya. Dengan atribute ini seorang pengambil kekuasaan dapat mengambil keputusan yang secara implisit memberikan keuntungan kepada dirinya, sehingga dapat memperkuat kewenangannya dalam organisasi tersebut. Kecenderungan seperti ini tidak saja terjadi pada organisasi pemerintahan tetapi juga organisasi politik, atau bahkan organisasi sosial.

Komisi Pemberantasan Korupsi (2006) mendefinisikan korupsi sebagai semua penyalahgunaan penggunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara dan oleh karena itu dianggap sebagai tindak pidana. Berdasarkan pada definisi tersebut, penyalahgunaan kewenangan berbentuk (1) suap menyuap, (2) penggelapan dalam jabatan, (3) perbuatan pemerasan, (4) perbuatan curang, dan (5) benturan kepentingan dalam pengadaan. Searah tugas dan fungsi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) definisi yang dikemukakan sangat formal yakni yang berkaitan dengan peran organisasi pemerintah, dan tidak secara eksplisit menjelaskan dampak sosial di luar birokrasi.

Korupsi tidak hanya mempunyai dimensi formal sebagaimana yang dideskripsikan oleh KPK, namun juga memiliki dimensi politis, sosiologis, ekonomi, dan pegagogis. Meskipun korupsi bersifat multidimensi, persamaan yang mendasari perbedaan dimensi tersebut adalah etika. Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dan melanggar etika serta merugikann pihak lain.
your ads here

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 . You can leave a response or trackback to this entry
Creative Commons License
Blog Article by Blogger Wuryantoro is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License . Based on a work at KORUPSI ::: Pengertian Korupsi . Permissions beyond the scope of this license may be available at http://infowuryantoro.blogspot.com/ .

comments for " KORUPSI ::: Pengertian Korupsi "

PING

PING  |  PING  |  PING